Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

REFERENSI :

Ayat 5 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021

Dokumen yang disusun dalam rangka perubahan kegiatan yang belum terlingkup di dalam dokumen AMDAL yang sudah disahkan.

REFERENSI :

Bagian Ketiga Lampiran V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021

Rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

REFERENSI:

Ayat 6 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021

Upaya pengelolaan dan pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam Kawasan yang sudah memilki Amdal kawasan.

REFERENSI :

Ayat 18 dan 20 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021

Dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

REFERENSI :

Ayat 26 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021

Dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

REFERENSI :

Ayat 27 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021

Pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

REFERENSI :

Ayat 9 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021.

Proses pengamatan, pencatatan, pengukuran, pendokumentasian secara verbal dan visual menurut prosedur standard tertentu terhadap satu atau beberapa komponen lingkungan dengan menggunakan satu atau beberapa parameter sebagai tolok ukur yang dilakukan secara terencana, terjadwal dan terkendali dalam satu siklus waktu tertentu. Pelaporan pelaksanaan ini merupakan wujud tanggung jawab pemrakarsa untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas usaha dan/ atau kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, serta memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup dan berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

REFERENSI :

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya di tuangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

REFERENSI :

Ayat 1 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas

Persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan atas pemenuhan ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.

REFERENSI :

Ayat 93 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Ayat 11 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021

Persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan atas nilai Pencemar Udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam Udara Ambien.

REFERENSI :

Ayat 93 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Ayat 14 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021

Rincian teknis yang diberikan kepada para pelaku kegiatan dan/atau usaha yang dipergunakan untuk tempat menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun, untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahayanya terhadap lingkungan dapat dihindarkan.

REFERENSI :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesurai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REFERENSI :

Ayat 94 Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021